PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, secara resmi membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/5/2023).
Dalam sambutannya wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi.
“Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, kinerja birokrasi secara kolaboratif bisa memberi dampak lebih besar ke masyarakat. Fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, berupa pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi,” ucap Wagub.
Menurutnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting yang dalam Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia Berbasis Digital, yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dan mudah diakses masyarakat.
“Oleh karena itu, upaya percepatan penerapan SPBE harus kita genjot bersama, sebagai bentuk komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong keterbukaan informasi publik, serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kemenko Polhukam Marsda TNI, Arif Mustofa, menyampaikan, pemerintah akan berupaya terus melaksanakan percepatan transformasi digital, melalui SPBE terpadu dari pusat hingga ke daerah.
Lahirnya kebijakan Peraturan Presiden (Perpes) SPBE guna mengatur keterpaduan tatakelola SPBE, sebagai mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia juga mengharap dengan forum ini tentunya menjadi wujud komitmen dan tekad bersama, agar dapat terus mendukung dan melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan SPBE pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Kota se-Kalimantan Tengah.
“Sehingga memiliki satu tujuan itu, untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalteng,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan juga Penandatanganan butir-butir pernyataan komitmen bersama, antara Gubernur Kalteng dan Bupati dan Wali Kota di 14 Kabupaten atau Kota se-Kalteng. Butir-Butir pernyataan tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
Pembukaan FKK Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan SPBE, dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB Nanik Murwati, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo serta Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir.
Hadir juga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng, Bupati dan Walikota se Kalteng, Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, serta Para Inspektur, Kepala Bappedalitbang, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten atau Kota se-Kalteng. (Uni/Vgs)
