PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kiat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Murung Raya (Mura). Kiat atau program ini digencarkan Pemkab Mura, untuk menekan peningkatan prevalensi stunting.
Karena itu Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinis Kalteng Dra Hj. Siti Nafsiah MSi bersama anggota Komisi III lainnya pun melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Mura, terkait dengan kiat pemda dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Pemkab Mura dalam hal ini melalui Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia telah melakukan berbagai aksi konvergensi terintegrasi pada 15 desa/kelurahan sebagai lokus intervensi stunting untuk tahun 2022 dan 6 desa lokus pada tahun 2023, dengan total desa lokus sebanyak 21 desa, melalui pelaksanaan program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan, berupa intervensi terhadap 64 indikator,” ucapnya, Jumat (9/6/2023).
Ia menyebut, program yang dilakukan bisa lebih efektif dalam rangka percepatan penurunan stunting adalah dengan melakukan pendataan secara terpadu (data balita stunting by name by address), sehingga program/kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan efektif dalam menanggulangi dan menurunkan stunting.
“Karena selama ini pendataan belum dilakukan secara terpadu, sehingga balita stunting tidak teridentifikasi secara jelas dan pasti, hanya berupa data gambaran umum saja, tidak berdasarkan by name by address balita stunting,” ungkapnya.
Pemkab Mura pun menyampaikan, aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Forum Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kalteng tersebut, berupa bantuan penyediaan paket alat yang berfungsi untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh balita, yakni Antropometri Kit sebagai alat penting dalam mendeteksi stunting pada anak yang nantinya akan ditempatkan di tiap Puskesmas/Pustu se-Kabupaten Murung Raya, dengan jumlah kebutuhan anggaran setidaknya antara Rp2-4 miliar.
Siti Nafsiah mengatakan, akan memperjuangkan agar Pemprov Kalteng melalui mitra kerja Dinas Kesehatan Provinsi kalteng, dapat mengakomodir serta menuangkan usulan dan aspirasi yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, saat forum APBD Perubahan TA 2023 yang akan datang.
“Kita akan mendukung upaya Pemkab Murung Raya untuk menyampaikan aspirasi baik ke Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng terhadap spesifikasi bantuan multivitamin penambah darah yang cocok bagi ibu hamil (terkait rasa dan komposisinya). Agar pemberiannya lebih efektif dikonsumsi oleh sasaran penerima,” jelasnya.
Ia berharap, agar Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng semakin meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas kebijakan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, baik di Puskesmas atau Pustu maupun Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan meningkatnya kasus stunting di daerah.
“Maka itu, melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis, dapat meningkatkan SDM agar memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan serangkaian aktivitas yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi perempuan, ibu dan anak,” tandasnya. (Uni/Vgs)
