PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui kolaborasi dengan 16 Kementerian dan Lembaga. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang P2SK (Pengaturan Sektor Jasa Keuangan) yang disahkan pada 2020.
Sehingga untuk mengawasi dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal di sektor keuangan. Oleh karena itu, OJK, yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menanggulangi berbagai aktivitas ilegal, termasuk investasi bodong, umroh ilegal, dan perdagangan e-commerce tanpa izin.
“Pengawasan terhadap lembaga keuangan yang legal sudah sangat ketat. Namun, untuk aktivitas ilegal, tantangan yang dihadapi cukup signifikan karena sifatnya yang tidak terdaftar dan sulit dilacak. Dengan demikian kita melantik satgas pasti dalam membantu ojk di daerah beberapa waktu lalu,” kata Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, pada saat media gathering Triwulan III di salah satu rumah makan Palangka Raya, Jumat (27/9/2024).
Primandanu menuturkan, dari upaya ini, OJK dan Satgas Pasti, yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam pemberantasan aktivitas ilegal.
“Kerja sama ini akan memperkuat tindakan hukum dan pencegahan di lapangan. Kita ingin memastikan masyarakat terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan. Selain itu, hasil dari koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan tindakan cepat dan efektif dalam menindak pelanggaran yang terjadi,” jelasnya.
OJK berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi ini, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah bisa merasakan dampak positifnya.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan merasa aman dalam berinvestasi Dengan sinergi yang kuat, diharapkan aktivitas keuangan ilegal dapat diminimalkan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas ekonomi di Kalteng,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
