Aliansi P3K Pertanyakan Empat Program Pendidikan, Reza Prabowo Buka Data dan Jawab Tuntas

PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) mempertanyakan empat program pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, dalam audiensi di Aula Pintar Dinas Pendidikan Kalteng, Senin (7/7/2026).

Empat program yang menjadi sorotan yakni revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah DP 0 Persen, seragam sekolah gratis, dan jasa pramubakti.

Koordinator Aliansi P3K, Joseph F.J.W., mengatakan audiensi bertujuan menyampaikan aspirasi agar program pendidikan berjalan transparan, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Aliansi mempertanyakan realisasi anggaran revitalisasi sekolah sekitar Rp60 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025. Mereka juga meminta penjelasan mengenai lokasi penerima bantuan, mekanisme penentuan sasaran, serta realisasi revitalisasi terhadap 72 sekolah.

Menanggapi hal itu, Reza menjelaskan sekolah mengajukan usulan melalui aplikasi PENA Kalteng. Dinas kemudian memverifikasi usulan tersebut dengan data Dapodik sebelum menetapkan penerima bantuan.

“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat,” ujarnya.

Aliansi juga meminta penjelasan mengenai Program 1.000 Rumah Guru Berkah DP 0 Persen, mulai dari lokasi pembangunan, jumlah rumah, anggaran, hingga syarat penerima.

Menurut Reza, program tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Bank Kalteng untuk membantu guru memiliki rumah. Pemerintah juga memberikan subsidi uang muka Rp10 juta serta masa tenggang cicilan selama tiga bulan setelah akad kredit.

Selain itu, Aliansi menyoroti mekanisme penyaluran seragam sekolah gratis. Reza memastikan program itu tetap berjalan pada 2026, tetapi diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Siswa baru dari keluarga kurang mampu menerima seragam lengkap dan sepatu. Sementara siswa dari keluarga mampu menerima seragam batik dan olahraga,” katanya.

Aliansi turut mempertanyakan sasaran dan anggaran jasa pramubakti. Reza menegaskan peningkatan kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pihaknya juga mengusulkan kenaikan jasa pramubakti dan tenaga administrasi agar mendekati Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah.

Reza mengapresiasi masukan Aliansi P3K dan menegaskan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terbuka terhadap kritik serta pengawasan publik demi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. (Uni/Red)