PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Di tengah ancaman krisis pangan global, fluktuasi harga energi, dan tekanan ekonomi dunia, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mulai memetakan langkah strategis. Melalui forum BATANG GAWI 2026, BI Kalteng mengumpulkan pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan akademisi untuk membahas masa depan ekonomi Bumi Tambun Bungai.
Forum itu menjadi sorotan karena membuka peluang Kalimantan Tengah menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Selain itu, daerah tersebut juga memiliki potensi energi berbasis sawit melalui implementasi biodiesel B50.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalteng menegaskan BATANG GAWI 2026 bukan sekadar agenda seremonial. Karena, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
“Ketahanan pangan dan energi menjadi isu penting saat ini. Karena itu, semua pihak perlu bersinergi agar Kalimantan Tengah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing daerah,” ucapnya di Aula Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Kalteng, Selasa (12/5/2026).
BI juga memaparkan sejumlah tantangan global. Dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas perlu diantisipasi sejak dini.
Meski begitu, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar. Dari sisi energi, implementasi mandatori B50 membuka peluang hilirisasi sawit yang mampu mendongkrak ekonomi daerah.
Sementara itu, sektor pangan di Kalimantan Tengah berpotensi menjadi lumbung pangan nasional. Namun, pemerintah daerah perlu memperkuat produksi lokal, menjaga stabilitas pasokan, dan mempercepat modernisasi pertanian.
Diskusi dalam BATANG GAWI 2026 berlangsung dinamis. Pada sesi pertama, narasumber dari Kementerian ESDM RI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian membahas kesiapan Kalimantan Tengah menghadapi era biodiesel B50.
Para peserta juga membedah peluang investasi, dukungan pembiayaan, dan kesiapan industri sawit daerah.
Selanjutnya, sesi kedua membahas ketahanan pangan nasional untuk mendukung program Asta Cita pemerintah pusat.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Dinas TPHP Kalteng, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga Badan Pusat Statistik Kalteng memaparkan strategi penguatan produksi pangan lokal. Mereka juga menjelaskan upaya menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan data untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Unsur Forkopimda, OPD provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal, sektor perbankan, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan media massa turut menghadiri kegiatan tersebut.
BI Kalteng juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran advisory kepada pemerintah daerah. BI menjalankan dukungan itu melalui kajian ekonomi, pengendalian inflasi, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, dan penguatan sektor unggulan daerah. (Uni/Red).
.){kind=link}