PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias Masih, menyoroti masih rendahnya tingkat penggunaan transaksi non-tunai di wilayah Kalteng. Ia mengungkapkan bahwa proporsi transaksi digital di masyarakat saat ini diperkirakan masih berada di bawah 10 persen dari total keseluruhan transaksi.
“Kalau ditanya, ya, mungkin baru di bawah 10 persen. Maka dari itu, kita ingin dorong agar penggunaan transaksi non-tunai ini meningkat, karena akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi,” ujarnya kepada media di Executive Lounge Lantai 2 Kantor Perwakilan BI Kalteng, Senin (29/9/2025).
Yuliansah menjelaskan, salah satu strategi utama yang dijalankan adalah melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat. Tim ini bekerja di dua sisi penting, yaitu mendorong digitalisasi sistem layanan pemerintah daerah dan memperluas adopsi transaksi digital di kalangan masyarakat umum.
“Sebisa mungkin, semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diarahkan agar menggunakan metode non-tunai. Di saat yang sama, masyarakat juga harus dibiasakan untuk melakukan transaksi secara digital,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi di beberapa wilayah seperti Nanga Bulik, yang menurutnya masih sangat bergantung pada penggunaan uang tunai dalam aktivitas sehari-hari. Untuk itu, diperlukan upaya lebih intensif dalam mengenalkan dan memperluas penggunaan QRIS serta sistem pembayaran non-tunai lainnya di daerah tersebut.
“Salah satu kendala yang kita hadapi memang soal jaringan komunikasi data. Harapannya, dengan kolaborasi lintas sektor, kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tetap bisa terpenuhi dengan baik, baik dari sisi jumlah maupun ketersediaan pecahan,” tambahnya.
Yuliansah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan uang tunai dan upaya digitalisasi. Uang dengan pecahan kecil tetap harus tersedia agar masyarakat tidak kesulitan dalam bertransaksi, meskipun dorongan untuk beralih ke sistem non-tunai terus dilakukan.
“Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat literasi digital masyarakat, tetapi juga mempermudah transaksi serta memperkuat inklusi keuangan di Kalimantan Tengah,” tutupnya. (Uni/Vgs)
