Cegah Karhutla, Wagub Kalteng Dorong Pemanfaatan DBH Reboisasi

JAKARTA, HALODAYAK.COM — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk memperkuat pengelolaan kehutanan. Pemprov mengarahkan kebijakan tersebut pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Pemprov Kalteng mendorong kebijakan kehutanan yang tidak hanya fokus pada konservasi saja,” katanya, saat memimpin pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kehutanan di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Pemerintah daerah juga mengarahkan kebijakan tersebut untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Serta keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah menentukan keberlanjutan sektor kehutanan.

Pertemuan itu menindaklanjuti pertemuan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki beberapa waktu lalu. Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat sinergi pengelolaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Pada pertemuan ini, Pemprov Kalteng mengajukan sejumlah usulan strategis. Salah satu fokus utama ialah optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).

Pemprov Kalteng mengusulkan penggunaan DBH DR secara lebih strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan berkelanjutan. Edy menilai penguatan infrastruktur lingkungan menjadi langkah penting dalam mitigasi bencana.

“Karhutla masih menjadi ancaman tahunan di Kalteng. Karena itu, Pemprov Kalteng mendorong pemanfaatan DBH DR dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Edy membahas rencana normalisasi sungai dalam penataan tata air. Upaya ini bertujuan menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut guna menekan risiko Karhutla.

“Oleh karena itu, Pemprov Kalteng berharap kebijakan kehutanan mampu memberikan dampak ganda. Pemerintah daerah menargetkan perlindungan lingkungan yang lebih kuat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan,” pungkas Wagub. (Uni/Red)