PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza, menyatakan bahwa sejumlah sekolah di Kalimantan Tengah masih menerapkan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) melalui skema subsidi silang.
Sekolah tetap memungut BPP dari peserta didik yang berasal dari keluarga mampu, sementara siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pembebasan biaya. Reza menilai kebijakan ini sebagai langkah bijak di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Langkah ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi bersama. Kita harus menyadari bahwa sektor pendidikan selalu menjadi perhatian publik. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegas Reza, Sabtu (17/1/2026).
Reza menekankan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan pendidikan meskipun kondisi keuangan daerah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu APBD kita mencapai Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya, anggaran pendidikan turun hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Reza menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menurunkan kualitas layanan.
“Capaian ini bukan hasil kerja saya atau dinas semata, tetapi buah dari kerja bersama. Ketika kita solid dan memiliki visi yang sama, kita bisa mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Reza juga mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA pada periode sebelumnya sempat menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar masyarakat dapat memantau pengelolaan anggaran secara terbuka dan akuntabel.
“Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran menginginkan agar program sekolah gratis benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, terutama peserta didik dari keluarga tidak mampu dan mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Ini menjadi perhatian utama beliau sekaligus tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza. (Uni/Red)
.){kind=link}