PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memastikan seluruh pelayanan publik berbasis internet dan jaringan di lingkungan perkantoran pemerintah telah beroperasi 100 persen secara online.
“Untuk pelayanan kantor dan pelayanan publik, semuanya sudah online. Tim kami memastikan langsung di lapangan,” ucapnya, Sabtu (31/1/2026).
Meski layanan perkantoran telah terkoneksi penuh, Rangga mengakui masih terdapat sejumlah wilayah desa yang mengalami blind spot jaringan. Diskominfosantik akan menyusun kebijakan lanjutan agar Gubernur Kalimantan Tengah dapat melakukan intervensi secara langsung.
“Kami memetakan blind spot ini berdasarkan wilayah. Jika satu desa membutuhkan penanganan khusus, kami akan merumuskan kebijakan lanjutan agar Pak Gubernur bisa melakukan intervensi,” jelasnya.
Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalteng, Kominfosantik telah memasang 378 titik layanan internet di berbagai wilayah. Seluruh titik tersebut kini berfungsi aktif dan online. Untuk mempercepat konektivitas, Pemprov Kalteng memilih menggunakan perangkat Starlink.
“Kami memilih Starlink karena menjadi solusi tercepat. Jika membangun BTS, biaya dan perhitungan bisnisnya sangat berat, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan,” ungkap Rangga.
Terkait biaya operasional, Rangga menjelaskan bahwa desa menanggung biaya perawatan Starlink dengan nominal yang relatif terjangkau.
“Biaya bulanannya sekitar Rp. 700 ribu . Namun manfaat yang desa rasakan jauh lebih besar,” katanya.
Rangga membandingkan kondisi tersebut dengan sistem sebelumnya, ketika desa harus mencetak laporan keuangan dan mengantarkannya secara manual ke kota. Cara lama tersebut memakan waktu, biaya, dan berisiko bagi petugas.
“Sekarang desa bisa mengirim laporan selama 7×24 jam penuh hanya dengan biaya sekitar Rp700 ribu per bulan. Ini jauh lebih efisien,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Rangga menilai Starlink sebagai perangkat internet paling stabil yang pemerintah gunakan saat ini. Hingga kini, masyarakat dan perangkat desa hampir tidak menyampaikan keluhan.
“Sejauh ini tidak ada keluhan. Gangguan hanya terjadi saat petir dan biasanya berlangsung sekitar 30 sampai 45 menit,” ujarnya.
Rangga menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi dan efisiensi ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
“Efisiensi memang menjadi tantangan, tetapi tujuan kami jelas, agar program pemerintah tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya. (Uni/Red)
