PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran daerah tidak boleh berdampak pada berkurangnya program-program dasar di sektor kesehatan. Pernyataan ini disampaikan menyikapi kekhawatiran atas penurunan yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
“Untuk bidang kesehatan, itu sifatnya wajib. Jadi tidak bisa dijadikan objek efisiensi. Perangkat Daerah (PD) harus benar-benar menempatkannya sebagai prioritas utama agar pelayanan kesehatan tetap berjalan baik,” tegas Sugiyarto pada Senin (29/9/2025).
Ia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap layanan kesehatan tidak bisa hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata. Menurutnya, perlu ada kerja sama lintas sektor agar program-program kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal.
“Contohnya layanan pemeriksaan gratis di puskesmas. Jangan hanya dianggap sebagai tanggung jawab puskesmas saja. Dinas lain juga perlu terlibat supaya layanan benar-benar menjangkau masyarakat luas,” jelasnya.
Sugiyarto juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan berbagai program kesehatan yang telah disediakan pemerintah, terutama layanan rutin seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Ia mengingatkan bahwa layanan ini seharusnya digunakan secara berkala, bukan hanya saat kondisi sudah memburuk.
Meskipun kondisi anggaran saat ini mengalami tekanan, ia menilai bahwa alokasi untuk sektor kesehatan tetap harus dipastikan mencukupi, meskipun belum dapat dikatakan ideal. Prioritas anggaran menurutnya harus diarahkan pada pembiayaan gaji pegawai, pemenuhan layanan dasar, serta ketersediaan stok obat-obatan di fasilitas layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Sugiyarto menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari beberapa rumah sakit milik daerah seperti RSUD Hanau dan RSUD Doris Sylvanus. Ia berharap peningkatan pendapatan dari BLUD bisa menjadi tambahan daya dukung untuk operasional sektor kesehatan.
“Jadi walaupun pendapatan daerah menurun sehingga APBD ikut terdampak, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kuncinya adalah sinergi antarperangkat daerah dan optimalisasi sumber daya yang tersedia,” pungkas Sugiyarto. (Uni/Vgs)
