DPRD Kalteng Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda

PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). DPRD mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna, Selasa (14/7/2026).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan seluruh fraksi pendukung menerima substansi Raperda. Sebelumnya, komisi dan Banggar membahas rancangan tersebut secara menyeluruh.

“Dengan demikian,tujuh fraksi memahami isi Raperda. Seluruh fraksi juga sepakat menetapkannya menjadi Perda,” ucapnya.

Usai rapat, pimpinan DPRD Kalteng dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama. Dokumen itu memuat persetujuan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Linae mengatakan persetujuan bersama itu menjadi tindak lanjut Rapat Paripurna sebelumnya. DPRD dan pemerintah juga telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan sesuai mekanisme.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Paripurna ke-5 sebelumnya. Pembahasan Raperda telah melalui tahapan pemandangan umum fraksi-fraksi, rapat kerja komisi-komisi, dan laporan Badan Anggaran DPRD yang seluruhnya dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Linae menegaskan pengesahan Raperda memberi kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah itu juga memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Ia berharap pengesahan Perda menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik akan meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama serta rekomendasi DPRD selama proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi yang telah disampaikan DPRD akan menjadi perhatian dan acuan bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD di masa mendatang,” pungkasnya. (Uni/Red)