PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). Ribuan kepala desa dan lurah mengikuti rakor untuk memperkuat sinergi pemerintahan. Forum tersebut juga mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pentingnya peran desa dan kelurahan dalam menentukan kemajuan Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua unsur pemerintahan tersebut menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Kemajuan Kalimantan Tengah tidak dimulai dari kantor gubernur ataupun bupati dan wali kota, tetapi dimulai dari desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Agustiar menyampaikan enam penekanan utama kepada kepala desa dan lurah. Keenam prioritas itu meliputi efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, serta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur juga menekankan pemberantasan narkoba dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, ia meminta kepala desa dan lurah memperkuat keamanan, ketertiban masyarakat, serta kerukunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan rakor tersebut memiliki dua fungsi. Selain memperkuat koordinasi, forum itu meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah dalam menjalankan pemerintahan.
“Rakor ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa yang tangguh, akuntabel, dan mampu mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Tengah,” katanya.
Linae mengatakan rakor juga membahas sejumlah agenda strategis. Agenda tersebut mencakup pencegahan karhutla, pembentukan desa bersih narkoba, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah juga mendorong sinkronisasi data sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Rakor tersebut diikuti jajaran Forkopimda, kepala daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah. Sejumlah narasumber memberikan materi dalam forum tersebut.
Narasumber itu antara lain Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Kepala BPS Kalteng, Kepala BNNP Kalteng, Kakanwil BPN Kalteng, dan Kabinda Kalteng.
Barito Utara Perkuat Program Unggulan
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin turut menghadiri rakor tersebut. Ia memaparkan sejumlah langkah pembangunan yang dilakukan Pemkab Barito Utara.
Shalahuddin mengatakan Pemkab Barito Utara terus mengawal 11 program unggulan dan 12 program prioritas. Pemerintah daerah menyelaraskan program tersebut dengan program Pemerintah Provinsi Kalteng dan pemerintah pusat.
Program itu antara lain Huma Betang, pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih.
Untuk menangani karhutla, Pemkab Barito Utara menetapkan status siaga sejak 1 Agustus hingga 30 September 2026.
“Terkait penanganan karhutla, status siaga karhutla di Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026 melalui surat keputusan dan dilaksanakan bersama Kodim, Polres, serta perangkat daerah terkait,” ucapnya.
Pemkab Barito Utara juga mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Pemerintah daerah berharap penguatan kedua sektor tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Uni/Red)
