Gubernur Minta Dukungan BNPB Perkuat Penanganan Karhutla di Kalteng

PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran meminta dukungan tambahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan itu ia sampaikan saat rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Palangka Raya.

Agustiar menyampaikan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengendalian karhutla di Kalteng.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BMKG telah mengambil langkah cepat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2026 melalui diseminasi informasi dan supervisi ke sejumlah kota/kabupaten rawan karhutla,” katanya, di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026) malam.

Agustiar berharap BNPB terus memperkuat dukungan bagi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga akan membuat penanganan karhutla berjalan lebih terpadu dan efektif.

Dalam rapat itu, Pemprov Kalteng mengusulkan sejumlah dukungan kepada BNPB. Usulan tersebut meliputi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing, mesin pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam, hingga Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Agustiar menjelaskan, bantuan tersebut akan memperkuat operasi pemadaman di lapangan. Selain itu, dukungan BNPB dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam mengendalikan karhutla.

“Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap ancaman karhutla di berbagai daerah.

Suharyanto menjelaskan Presiden menginstruksikan pemerintah memperkuat mitigasi sejak dini. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dan armada helikopter untuk menghadapi potensi kebakaran.

“Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditunjuk Presiden untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Suharyanto meminta seluruh kepala daerah di wilayah rawan karhutla segera menetapkan status siaga darurat. Langkah tersebut mempercepat proses penanganan ketika kebakaran terjadi.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan patroli rutin dan memanfaatkan teknologi pemantauan titik panas (hotspot). Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pencegahan melalui pemetaan risiko, pembangunan sekat bakar, jalur hijau, dan embung air.

“Pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,”pungkasnya. (Uni/Red)