PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul proyeksi penurunan anggaran daerah pada 2026, sehingga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap dapat berjalan secara efektif meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Asisten II Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa rasionalisasi belanja menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan dievaluasi dan disesuaikan.
“Oleh karena itu, kebijakan ini sangat penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Herson saat ditemui wartawan di Istana Isen Mulang, Selasa (22/12/2025) malam.
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap mempertahankan program-program prioritas. Salah satunya adalah Kartu Huma Betang yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada 2026. Program ini menjadi instrumen perlindungan sosial terpadu, yang bertujuan memastikan seluruh warga dapat mengakses pendidikan, layanan dasar, dan bantuan sosial untuk kebutuhan sehari-hari tanpa hambatan.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada pengawasan publik dan peran media. Menurutnya, delapan area rawan yang memerlukan perhatian serius meliputi perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Evaluasi di sejumlah kabupaten/kota masih menunjukkan adanya indikator peringatan dini yang harus segera diperbaiki.
“Kritik dari media justru harus dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemberitaan yang tajam membantu pemerintah melakukan introspeksi, sehingga seluruh kebijakan bisa berjalan sesuai aturan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, yakni 10 bulan 2 hari, berbagai dinamika telah dilalui. Tantangan ke depan dinilai semakin kompleks, mulai dari efisiensi anggaran hingga perubahan sosial yang terjadi akibat derasnya arus informasi digital.
“Karena itu, pemerintah dituntut untuk semakin terbuka dan adaptif terhadap masukan masyarakat,” pungkas Agustiar. (Uni/Vgs)
