PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Penerapan kebijakan Work From Office (WFO) di lingkungan pemerintahan mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi. Legislator menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dijalankan secara bijak dengan mempertimbangkan efektivitas kinerja dan kondisi daerah.
Syaufwan meyakini bahwa penerapan WFO dapat meningkatkan kualitas pelayanan sepanjang benar-benar menyentuh pelayanan publik. Setidaknya dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mempermudah koordinasi antarinstansi.
“WFO penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan efisiensi dan kesiapan masing-masing instansi,” kata Syaufwan.
Menurut Syaufwan, perbedaan yang ada di lingkungan pemerintah, baik kota dan provinsi merupakan sesuatu yang wajar. Hal itu dikarenakan kebijakan dan kewenangan menyesuaikan kondisi daerah.
“Jika kita perhatikan, pelayanan di lingkungan pemerintah kota lebih banyak bersentuhan langsung dengan kebutuhan Masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, DPRD juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak mengabaikan fleksibilitas kerja yang sebelumnya diterapkan. Sistem kerja hybrid dinilai masih relevan, terutama untuk mendukung produktivitas pegawai yang memiliki kebutuhan khusus.
Selain itu, DPRD mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan WFO. Evaluasi ini mencakup tingkat kehadiran, produktivitas, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat,” pungkasnya. (dik)
