PANGKALAN BUN – Muhammad Alfansuri Kepala Desa Lalang mendukung Pilot Project Sistem keuangan desa secara non tunai diterapkan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Menurutnya ini merupakan suatu kemudahan juga transparansinya penggunaan anggaran Dana Desa agar lebih mudah melakukan pengawasan juga dalam manajemen keuangan desa agar efektif dan efisien.
“Kami sangat berterimakasih sudah mempercayakan Desa Lalang dalam pilot project ini sebagai percontohan. Harapan kami semoga tahun depan semua desa sudah siap menerapkan sistem keuangan non tunai, karena banyak sekali kemudahan yang akan kita dapatkan oleh Pemerintah Desa sendiri,” ucapnya.
Sistem transaksi non tunai di desa dapat mencegah terjadinya transaksi ilegal, karena semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik. Selain itu, sistem ini dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Pengelolaan keuangan desa non tunai akan mempermudah sistem. Sebab, lebih modern sehingga dapat terwujudnya tertib dalam administrasi,” ujarnya.
Menurutnya, sistem ini akan membentengi aparat desa dari celah-celah penyimpangan agar ekonomi desa bergerak dengan cepat dan tepat sasaran. Salah satu tujuan utama dari pengenalan sistem transaksi non-tunai ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan metode non-tunai, seperti transfer bank dan pembayaran digital, diharapkan proses pembayaran tagihan, gaji pegawai, serta penyaluran dana bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
Selain itu, adopsi transaksi non-tunai juga akan memberikan kemudahan bagi petugas desa dalam melaksanakan tugas administratif mereka. Dengan tidak lagi bergantung pada uang tunai, risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi dapat diminimalkan, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Kepala desa lalang berharap dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa non tunai ini dapat memberikan Citra positif bagi kepala desa maupun perangkat desa, supaya tidak ada lagi oknum desa melakukan penyimpangan anggaran dana desa agar ke depan terwujudnya desa yg maju, mandiri dan berkelanjutan. Hdk
