Kadin Kalteng Dukung Langkah Presiden Pangkas BUMN Bermasalah

JAKARTA, HALODAYAK.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto merasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan itu membuka ruang yang lebih besar bagi dunia usaha sekaligus memperkuat iklim investasi nasional.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi dan penataan BUMN. Presiden menyampaikan arahan tersebut dalam pertemuan bersama seluruh Ketua Umum Kadin se-Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026).

Rahmat menilai langkah pemerintah menjadi terobosan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Selain itu, kebijakan tersebut memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.

“Kami sangat mengapresiasi terobosan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kemarin. Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan,” katanya.

Ia menilai rencana merasionalisasi jumlah BUMN menjadi sekitar 250 hingga 300 perusahaan akan memperjelas fungsi perusahaan negara. Dengan demikian, BUMN dapat fokus mengelola sektor-sektor strategis yang belum mampu dijalankan sektor swasta.

Rahmat juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Karena itu, pelaku usaha nasional maupun daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang.

Selanjutnya, Kadin Kalimantan Tengah menyoroti sektor infrastruktur yang selama ini didominasi BUMN Karya. Rahmat mengatakan perusahaan tersebut kerap menyubkontrakkan pekerjaan secara berulang. Akibatnya, persoalan pembayaran sering muncul dan merugikan kontraktor lokal, UMKM, serta para pemasok.

“Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Rahmat berharap pemerintah memberi ruang yang lebih besar kepada sektor swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Langkah itu akan memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Rahmat menambahkan konsep Indonesia Incorporated perlu hadir secara proporsional. Dengan begitu, pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing.

“Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Uni/Red)