PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui BAPPERIDA menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi SDGs. Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2025, di Aula BAPPERIDA Kalteng. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Bumi Tambun Bungai.
Lokakarya dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah sekaligus Kepala BAPPERIDA Kalteng, Leonard S. Ampung. Dalam sambutannya, Leonard menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan agenda global SDGs hingga tahun 2030.
“Dalam rangka percepatan pencapaian target SDGs nasional, kita harus memperkuat peran pemerintah daerah agar mampu merumuskan langkah-langkah nyata yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal,” tegas Leonard pada Senin (21/7/2025).
Provinsi Kalteng sendiri terpilih sebagai salah satu daerah pilot project dalam kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Jerman untuk periode 2024–2027. Fokus utama kerja sama ini mencakup penguatan perencanaan kebijakan, kemitraan multipihak, serta penerapan prinsip Leave No One Behind (LNOB), dengan perhatian khusus pada aspek Gender Equality and Social Inclusion (GESI).
Leonard menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dan antarperangkat daerah untuk mewujudkan keempat pilar utama SDGs: sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola yang saling menopang.
“Saya mengimbau seluruh peserta agar mengikuti lokakarya ini secara sungguh-sungguh, karena ini merupakan bagian dari strategi memperkuat sinergi pembangunan di Kalimantan Tengah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan GIZ Indonesia, Zulhasni, menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar dalam implementasi SDGs adalah menyatukan program lintas sektor serta melakukan pemantauan berkelanjutan secara konsisten.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin membantu daerah menghadapi tantangan perencanaan yang kompleks, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintahan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar lokakarya biasa, melainkan momentum penting untuk mewujudkan Kalteng Berkah serta berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Leonard. (Uni/Vgs)
