PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengupayakan percepatan hilirisasi sektor UMKM serta pengembangan industri yang bertumpu pada potensi lokal agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut disampaikan kepada Komisi VII DPR RI sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi dan struktur ekonomi daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa UMKM, produk olahan pangan lokal, sektor ekonomi kreatif, serta pariwisata merupakan pilar kekuatan utama daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menilai, tanpa arah hilirisasi yang jelas dan berkelanjutan, potensi besar yang dimiliki daerah akan sulit berkembang secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam serta keunikan budaya yang dapat dijadikan dasar pengembangan industri berkelanjutan. Namun demikian, luasnya wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, ungkapnya pada Jumat (19/12/2025).
Selain itu, Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya pembangunan industri yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi bahan mentah, melainkan mengedepankan penciptaan nilai tambah. Menurutnya, langkah hilirisasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional ASTA CITA yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi daerah.
Ketua Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya di Kalimantan Tengah bertujuan untuk menyerap secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah. Komisi VII juga melibatkan sejumlah mitra strategis, mulai dari sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga lembaga penyiaran publik.
Ia mengakui bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini kerap menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari Kalimantan Tengah akan dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan serta fungsi pengawasan di tingkat nasional.
Pemprov Kalteng berharap hasil dari kegiatan reses tersebut dapat mendorong lahirnya kebijakan afirmatif serta dukungan anggaran yang lebih berpihak kepada daerah. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Tengah yang berbasis UMKM dan industri lokal secara berkelanjutan. (Uni/Vgs)
