Karhutla Kalteng Meningkat, Pemprov Usulkan 7 Helikopter

PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkat menjelang puncak musim kemarau 2026. Pemerintah Provinsi Kalteng mengusulkan tambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan di sejumlah wilayah rawan.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalteng per 21 Agustus 2026 mencatat 19.992 titik panas atau hotspot dan 1.639 kejadian karhutla.

Tim darat telah menangani kebakaran yang melanda lahan seluas 4.499,21 hektare. Sementara itu, analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luas lahan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena intensitas karhutla meningkat saat memasuki puncak musim kemarau. Secara nasional, luas karhutla di Kalteng pada periode Januari hingga Juni 2026 menempatkan provinsi tersebut di peringkat kesembilan dari 38 provinsi,” katanya.

Analisis BPB-PK Kalteng juga menunjukkan peningkatan karhutla paling signifikan terjadi pada Agustus. Dalam 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.

Angka tersebut telah melampaui akumulasi kejadian pada Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan karhutla masih menjadi ancaman serius. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh.

Peningkatan karhutla juga berdampak pada kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga wilayah masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Ketiganya yakni Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, dan Buntok di Kabupaten Barito Selatan.

Sementara itu, Palangka Raya, Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya masuk kategori Tidak Sehat.

Pemprov Usulkan Tujuh Helikopter

Gubernur Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan, juga telah menetapkan status tanggap darurat karhutla.

Agustiar menyebut pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan karhutla. Kendala tersebut meliputi keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.

Pemprov Kalteng kemudian mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing. Pemerintah berencana menempatkan armada tersebut di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperluas jangkauan penanganan, terutama di wilayah barat Kalteng.

Selain helikopter, pemerintah membutuhkan kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi. Peralatan tersebut akan memperkuat operasi yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Gubernur juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat. Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan karhutla untuk memenuhi kebutuhan sumber air. Pembangunan tersebut membutuhkan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian/lembaga terkait.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan karhutla. Optimalisasi personel, sarana dan prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak karhutla selama puncak musim kemarau,” pungkasnya. (Uni/Red)