PALANGKA RAYA, HALODAYAK. COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) In House Training Bidang Intelijen menjelang tahapan Pemilu 2024. Pasalnya, selama tahapan berjalan memiliki potensi kecurangan atau pelanggaran terjadi.
Kepala Kejati (Kajati) Kalteng Pathor Rahman mengatakan, saat ini tahapan pemilu yang memiliki banyak potensi pelanggaran mudah terjadi dari segi administrasi, etik, maupun pidana dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Menghadapi potensi tersebut, Kejati mendorong Kejaksaan untuk mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi dari Posko Pemilu 2024 yang telah dibentuk di masing-masing Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Kejati Kalteng.
“Untuk itu penting meningkatkan sinergitas antara Intelijen Kejaksaan dengan penyelenggara Pemilu di wilayah masing-masing. Ini bisa digunakan dalam memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,” tuturnya, di Aula Kejati Kalteng, Senin (18/9/2023).
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Mulyo Sunarto menyampaikan, Indeks Kerawanan Pemilu 2024, terkait netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta pelaksanaan tahapan Pemilu di daerah otonomi baru di Papua. Serta potensi polarisasi masyarakat dan intensitas penggunaan media sosial (Medsos) terus meningkat.
“Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah berita di Medsos terkait pendistribusian logistik mengingat luas daerah, kondisi geografis dan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah, serta Politik Identitas, money politic (politik uang) , berita hoaks, isu SARA, intimidasi dan black campaign (kampanye hitam),” pungkasnya. (Uni/Vgs)
