KUALA PEMBUANG, HALODAYAK.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan kembali gagal terlaksana akibat minimnya kehadiran anggota dewan. Agenda penting yang seharusnya membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seruyan, Rabu (26/3), terpaksa ditunda karena tidak memenuhi syarat kuorum.
Dari 25 anggota DPRD Seruyan, hanya sembilan orang yang hadir, berasal dari Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra-PKS. Sementara tiga fraksi lainnya yakni Fraksi PAN-Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Pembangunan Demokrasi Nasional (Kepedean) tidak mengirim satu pun perwakilan.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, yang memimpin rapat paripurna tersebut, menyampaikan rasa kecewanya terhadap ketidakhadiran mayoritas anggota legislatif. Ia menilai, ketidakhadiran itu mencoreng citra lembaga yang seharusnya menjadi garda depan aspirasi rakyat.
“Kalau agenda penting seperti ini tidak diikuti, tentu menghambat jalannya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Ketidakhadiran tiga fraksi tersebut diduga kuat dipicu oleh dinamika internal menyangkut alokasi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Namun, Harsandi menegaskan bahwa fungsi legislatif tidak boleh dikerdilkan hanya karena persoalan pokir.
Terpisah, Ketua Fraksi PAN-Hanura Bejo Riyanto membenarkan bahwa absennya sejumlah anggota dewan berkaitan dengan buruknya komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Ia menilai pemerintah daerah seakan-akan tidak melibatkan DPRD dalam pengambilan keputusan strategis.
“Jangan lupakan bahwa pemerintahan daerah adalah kerja bersama, bukan eksekutif semata,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan agenda paripurna tersebut akan dijadwalkan ulang. Namun, semua pihak berharap agar ketegangan komunikasi ini segera mencair demi kelancaran roda pemerintahan di Seruyan.(red)
