PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Menteri Pertahanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengunjungi Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/4/2026).
Rombongan tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka singgah di VIP Room Bandara Tjilik Riwut. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke Murung Raya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung langkah tersebut. Pemprov menilai kegiatan ini penting untuk penegakan hukum dan perbaikan tata kelola sumber daya alam.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan pemerintah daerah menghormati proses pemerintah pusat, termasuk soal perizinan.
“Perizinan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kami menghormati proses hukum dan setiap keputusan pemerintah,” ujarnya.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hendri Hanafi, memaparkan perkembangan perkara di sektor sumber daya alam. Ia menyebut kasus zirkon sudah masuk tahap lanjutan.
“Kalau tidak salah sudah tahap dua. Dalam waktu dekat kami nyatakan berkas lengkap. Setelah itu, kami limpahkan perkara ke persidangan,” katanya.
Untuk perkara di KPU Kotawaringin Timur, Hendri mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti.
“Kami terus melengkapi alat bukti. Dalam waktu dekat kami simpulkan apakah sudah memenuhi minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka,” jelasnya.
Ia menegaskan kejaksaan akan memproses semua pihak yang terlibat.
“Siapa pun yang terlibat akan kami minta pertanggungjawaban,” tegasnya.
Terkait agenda di Murung Raya, Hendri mengatakan tim pusat menjalankan penindakan secara terkoordinasi. Tim juga menyita lokasi tambang dan sarana pendukung.
“Sesuai agenda, hari ini kami menyita lokasi tambang dan prasarana. Pemerintah pusat akan menyampaikan rilis resmi,” pungkasnya. (Uni/Red)
