JAKARTA, HALODAYAK.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital. Pemerintah tidak boleh terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak cepat.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan,” tegasnya, saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Ia mengingatkan keterlambatan pemerintah membuka ruang bagi disinforruanmasi yang membuat informasi publik tidak akurat. Karena adanya tantangan komunikasi publik semakin berat seiring ketatnya kompetisi konten di media sosial.
“Dimana keberhasilan humas pemerintah bukan diukur dari kerapian pesan, melainkan dari dampak yang sampai ke masyarakat. Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan komunikasi publik kini menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara dan reputasi pemerintah. Sehingga pentingnya sinergi antarlembaga.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” pungkasnya. (Uni/Red)




