PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Kendati laju inflasi di Kalimantan Tengah masih dalam batas terkendali, kondisi ekonomi petani belum menunjukkan perbaikan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 1,68 persen pada Juni 2025, dari sebelumnya 134,29 menjadi 132,04. Penurunan ini mengindikasikan pelemahan daya beli petani akibat meningkatnya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa penurunan NTP tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yaitu turunnya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,40 persen, dan meningkatnya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,28 persen. Hal ini menggambarkan kondisi di mana pendapatan petani menurun sementara pengeluarannya justru bertambah.
Dari lima subsektor pertanian yang dimonitor BPS, empat mengalami penurunan NTP, yakni subsektor Tanaman Pangan (-0,28%), Perkebunan Rakyat (-2,45%), Peternakan (-0,83%), serta Perikanan (-0,51%). Hanya subsektor Hortikultura yang mencatatkan kenaikan sebesar 1,19 persen, dan Perikanan Budidaya yang tumbuh sebesar 1,48 persen.
“Subsektor perkebunan menjadi yang paling terdampak. Fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit dan karet sangat memengaruhi pendapatan petani di sektor ini,” ujar Agnes dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang mendukung kestabilan harga komoditas serta menekan biaya produksi agar kesejahteraan petani dapat terjaga. Menurutnya, fokus pemerintah tidak boleh hanya pada sisi produksi, tetapi juga harus pada aspek keberlanjutan usaha tani.
Selain NTP, BPS juga mencatat penurunan pada Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebesar 1,77 persen, dari 138,71 menjadi 136,26. NTUP mencerminkan kemampuan rumah tangga petani dalam menyeimbangkan antara pendapatan usaha pertanian dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional pertanian.
Penurunan NTUP ini menjadi sinyal adanya tekanan yang semakin berat terhadap kelangsungan usaha tani, terutama di kalangan petani kecil. Kenaikan harga pupuk, pakan ternak, dan bahan bakar turut menambah beban di tengah hasil panen yang belum maksimal.
Sebagai upaya menghadapi kondisi tersebut, BPS mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada pemberian subsidi, peningkatan akses pasar, dan penguatan pendampingan teknologi.
“Petani adalah fondasi utama ketahanan pangan di daerah. Ketika mereka kuat dan sejahtera, maka ketahanan pangan Kalimantan Tengah juga akan terjaga,” tutup Agnes. (Uni/Vgs)
