JAKARTA, HALODAYAK.COM – Pemerintah daerah didorong untuk bergerak lebih cepat dalam menekan laju inflasi yang pada Oktober 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang tahun. Diperlukan langkah pengendalian yang lebih intensif, terutama bagi daerah yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional.
“Inflasi pada Oktober 2025 mencapai 2,86 persen secara year-on-year dan mengalami kenaikan 0,28 persen dibandingkan September. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemda, terutama yang tingkat inflasinya masih tinggi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Bima, peningkatan inflasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, termasuk gejolak ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju. Ia mencontohkan krisis di Amerika Serikat yang baru saja mengalami penghentian operasional pemerintah federal selama 43 hari, sehingga menghambat pembaruan data serta mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional.
Situasi global tersebut, lanjutnya, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga. Kemampuan daerah dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas strategis menjadi faktor penting dalam mengendalikan inflasi di tingkat lokal.
Selain itu, Wamendagri juga meminta Pemda untuk memaksimalkan dukungan terhadap program-program nasional, seperti penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
“Inflasi merupakan indikator yang sangat sensitif dan langsung dirasakan rakyat. Karena itu, langkah-langkah pengendalian harus sejalan dengan program nasional agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
