JAKARTA, HALODAYAK.COM – Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 96 titik pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026. Pada hari yang sama, Kemenag menggelar sidang isbat.
Kemenag mengadakan sidang isbat di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Kemenag mengundang unsur pemerintah, organisasi Islam, dan pakar astronomi. Setelah sidang, Kemenag menyampaikan hasil penetapan awal Ramadan kepada publik.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan sidang isbat menyatukan data hisab dan rukyatul hilal.
“Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah memastikan proses penetapan awal Ramadan berjalan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait,” jelasnya.
BACA JUGA : https://halodayak.com/agustiar-sabran-polisi-keamanan-sekolah-bentuk-karakter-dan-disiplin-pelajar/
Abu Rokhmad menjelaskan, tim memantau hilal sekitar pukul 19.01 WIB saat matahari terbenam. Namun, secara astronomi posisi hilal masih berada di bawah ufuk.
“Ketinggian hilal saat matahari terbenam berkisar antara minus 2 derajat hingga minus 0 derajat. Secara teori, kondisi ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal,” katanya.
Mengacu pada kriteria MABIMS, pemerintah menetapkan awal bulan Hijriah jika hilal mencapai tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jika syarat itu belum terpenuhi, hasil rukyat di lapangan menjadi penentu akhir.
Sejumlah lembaga menghadiri sidang isbat, antara lain Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hadir pula perwakilan Mahkamah Agung, DPR RI, organisasi Islam, serta para duta besar negara sahabat.
Pemerintah berharap keputusan sidang isbat dapat menjadi pedoman bersama umat Islam di Indonesia.
Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Adapun keputusan pemerintah melalui sidang isbat akan menjadi acuan resmi nasional pelaksanaan puasa Ramadan. (Uni/Red)
