JAKARTA, HALODAYAK.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mempercepat penyediaan akses internet di wilayah-wilayah yang masih masuk kategori blankspot sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital. Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terkoneksi dapat segera menikmati layanan internet pada tahun 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerataan konektivitas menjadi fondasi utama agar masyarakat desa memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan publik, serta peluang ekonomi. Ia menilai bahwa kesenjangan akses digital masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara serius.
“Kita memahami bahwa ketimpangan akses masih terjadi di banyak daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut akan menjadi fokus utama pada 2026,” tegas Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur digital secara masif yang telah dilakukan pada 2023–2024. Prioritas saat ini adalah memastikan agar infrastruktur tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
“Pemanfaatannya memang belum kita optimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya bisa diperoleh dari pembangunan infrastruktur tersebut. Teknologinya sudah berkembang dan manfaat ekonominya sudah terasa, tetapi potensinya masih dapat kita tingkatkan lebih jauh,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa ruang digital harus menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi semua pihak, mulai dari pelaku usaha, masyarakat, hingga pemerintah. Transformasi digital, menurutnya, harus menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi nasional.
“Transformasi digital harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi perekonomian dan membuka ruang yang luas bagi semua,” pungkas Meutya. (Uni/Vgs)
