JAKARTA, HALODAYAK.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mewajibkan seluruh belanja aplikasi serta infrastruktur digital kementerian dan lembaga melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance). Pemerintah menerapkan kebijakan ini agar setiap pengembangan sistem selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut dia, langkah ini sekaligus menekan pemborosan anggaran dan menghentikan praktik duplikasi program digital di berbagai instansi.
“Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara, termasuk efisiensi, menjadi semangat utama dari Bapak Presiden,” tegasnya, saat peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
BACA JUGA : https://halodayak.com/siti-aseanti-ajak-media-kalteng-perkuat-sinergi-informasi-pembangunan/
Ia menilai banyak aplikasi pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi antarsistem. Akibatnya, instansi mengeluarkan anggaran berulang untuk fungsi serupa dan layanan publik digital tidak berjalan optimal.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung integrasi layanan publik nasional. Melalui sistem tersebut, pemerintah mewajibkan setiap aplikasi mengadopsi prinsip interoperabilitas sejak tahap perancangan.
“Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc, tetapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusuri, dan diaudit untuk menjaga integritas data,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memperketat audit teknologi untuk mencegah pemborosan lanjutan. Setiap instansi harus menyampaikan evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya beserta bukti tindak lanjut perbaikannya.
Meutya menegaskan tata kelola digital nasional harus mengubah pola kerja sektoral menjadi sistem pemerintahan yang terintegrasi dan efisien. Seingga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta kolaborasi agar transformasi digital berjalan konsisten dan berkelanjutan. (Uni/Red)
 2025–2045 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).){kind=link}