Pemprov Kalteng Buka Partisipasi Publik Sejak Awal Penyusunan RKPD 2027

PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membuka ruang partisipasi publik sejak tahap awal penyusunan arah pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung membuka forum tersebut secara resmi. Leonard juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.

Ia mengatakan, konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk menyerap pandangan para pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah harus menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah wajib menyusun RKPD sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” katanya, di Aula Bapperida, Senin (2/2/2026).

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh bersifat administratif semata.

“RKPD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu mencakup peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Leonard.

Leonard menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Kalteng Tahun 2027 mengacu pada tema pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Tema tersebut menitikberatkan pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ia menambahkan, pemerintah masih akan memperdalam tema tersebut pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Pemprov Kalteng telah menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Prioritas tersebut antara lain Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya, serta pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi lintas kota.

Pemerintah juga mendorong pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Kalteng memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan pendidikan gratis.

Pemerintah juga meningkatkan layanan kesehatan dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

“Fokus terakhir kami adalah peningkatan tata kelola pemerintahan. Kami ingin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat,” tegas Leonard. (Uni/Red)