PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menyambut baik kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, yang pada kesempatan ini akan melaksanakan Entry Meeting untuk evaluasi terhadap 8 (delapan) SOPD pada tahun 2023. Itu terungkap saat Wagub Edy Pratowo pimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tahun 2023, Rabu (8/2/2023).
“Karena APBD 2023 sudah ditetapkan, sektor unggulan yang kita perkuat dan kita canangkan terkait dengan ketahanan pangan, pariwisata, yang pasti kegiatan lainnya tidak boleh dilepaskan karena menyangkut capaian selama periode Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng yang sudah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dijabarkan melalui DPA SKPD,” kata H Edy Pratowo.
Dia mengutarakan, kendati harus membuat satu program inovatif yang bersifat unggulan tetapi program-program lain yang memberikan akses manfaat terhadap hasil program pembangunan yang direncanakan tahun berjalan bisa dinikmati masyarakat. Selanjutnya, seiring dengan struktur APBD yang diresmikan tahun 2023 mencapai Rp 6,7 triliun, harus membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.
“Memang mekanisme biasanya dalam menyusun sebuah perencanaan itu ketika kita tuangkan dalam APBD tahapannya sudah jelas, kalau di kabupaten/kota melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat desa, kecamatan, forum gabungan, serta ada juga Musrenbang di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi yang tujuannya menyelaraskan dan mengkolaborasikan,” imbuhnya.
Edy mengungkapkan evaluasi APBD kabupaten/Kota perlu dilakukan karena ada menyangkut program tahun 2023 yang berkolaborasi dengan kabupaten/kota terkait ketahanan pangan. “Ini semua tidak juga menjadi hal yang saya kira harus mengubah dan sebagainya, ada proses yang bisa kita lakukan melalui perubahan anggaran. Sekali lagi kami menyambut baik kegiatan dari seluruh jajaran BPKP untuk mendampingi Pemprov Kalteng dalam rangka melakukan evaluasinya sehingga kedepan hal apa yang menjadi masukan, catatan dalam penyusunan sebuah program di masa yang akan dating,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Bambang Ari Setiono menyampaikan tujuan dari evaluasi ini untuk menilai potensi ketercapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada sektor tertentu, memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dan 2022, menilai apakah program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat. Kemudian menilai efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait proses perencanaan dan penganggaran serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
“Sektor yang dievaluasi diantaranya ketahanan pangan, pariwisata dan sektor unggulan (kelautan dan perikanan),” pungkasnya. Hdk/Arj
