PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menitipkan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI terkait masih adanya ketimpangan pembangunan daerah yang dirasakan hingga saat ini. Luasnya wilayah, keterbatasan kapasitas fiskal, serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Kalteng.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa potensi besar yang dimiliki Kalimantan Tengah belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan upaya optimalisasi sektor UMKM, industri, ekonomi kreatif, serta pariwisata belum dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.
“Daerah memerlukan keberpihakan kebijakan nasional yang lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah. Dukungan anggaran serta regulasi dari pemerintah pusat sangat krusial untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antardaerah, ungkapnya,” Jumat (19/12/2025).
Tanpa adanya kebijakan afirmatif yang memadai, daerah dengan wilayah yang luas dan tantangan geografis tinggi berpotensi terus tertinggal dalam pengembangan nilai tambah ekonomi. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius.
Sementara itu, Ketua Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya di Kalimantan Tengah bertujuan untuk mendengarkan secara langsung persoalan riil yang dihadapi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
Ia juga menilai bahwa komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan nasional tidak diterapkan secara seragam.
“Setiap daerah memiliki tantangan, potensi, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
