PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi di wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Administrasi Umum, Hj. Sunarti, menegaskan bahwa Pemprov berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, terlebih menjelang digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara. Ia menilai dinamika global yang semakin kompleks, termasuk konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, turut memengaruhi situasi keamanan nasional.
“Penyebaran hoaks, provokasi, sikap intoleransi, hingga konflik agraria menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sistem deteksi dini sebagai keharusan,” tegas Sunarti dalam Rakor yang berlangsung di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (30/7/2025).
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan PSU di Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus mendatang. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah saat ini fokus memastikan agar proses PSU yang kedua kalinya tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bebas dari konflik.
“Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Muluk, bahkan telah melakukan kunjungan langsung ke Muara Teweh bersama jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) untuk mengecek kesiapan pelaksanaan di lapangan,” ungkap Sunarti.
Selain isu politik, ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik agraria yang kerap melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan. Ia menekankan bahwa seluruh pihak harus mengoptimalkan fungsi Forum Kewaspadaan Dini, Tim Terpadu Penanganan Konflik, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat kabupaten dan kota.
“Rakor ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan langkah konkret dalam menyamakan persepsi dan memperkuat strategi kolektif demi menjaga stabilitas keamanan Kalimantan Tengah. Kita harus siap sejak awal, bukan menunggu persoalan meledak baru bertindak,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
