PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sri Widanarni memimpin rapat Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang membahas hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi di Kalteng. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Sri Widanarni menjelaskan bahwa kondisi inflasi dan deflasi di Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh provinsi terdekat, Kalimantan Selatan.
“Jika Kalimantan Selatan mengalami deflasi, maka Kalteng juga akan terdampak dengan deflasi, dan sebaliknya, inflasi di Kalimantan Selatan akan menyebabkan inflasi di Kalteng karena adanya ketergantungan pada suplai barang melalui Kalimantan Selatan,” tuturnya, Selasa (10/9/2024).
Sri menjelaskan, kondisi inflasi di wilayah Kalimantan secara umum serupa, seperti pada komoditas cabai yang mempengaruhi seluruh wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian di Kalteng.
“Mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang memerlukan sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sementara Kalimantan Timur, meskipun kaya sumber daya alam, memiliki produksi pertanian yang minim dan sangat bergantung pada wilayah sekitar termasuk Kalimantan dan Sulawesi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, perlunya pembangunan Rice To Rice (RTR) dan Rice Milling Unit (RMU) untuk mengatasi masalah sistem ijon, di mana hasil panen belum sempat dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Tengah karena sudah dijual terlebih dahulu ke luar daerah.
“Upaya ini sangat penting agar hasil pertanian bisa dinikmati oleh masyarakat lokal dan petani mendapatkan harga yang layak,” imbuhnya.
Ia berharap agar pembangunan RMU dan RTR dapat segera beroperasi untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta petani di Kalimantan Tengah.
“Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat saat ini juga berupaya meningkatkan optimasi lahan pertanian. Semoga kedepannya Kalteng bisa mencapai swasembada pangan dan hasil pertanian bisa dinikmati langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
