PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palangka Raya menggelar audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya. Dalam audiensi tersebut, PMII menyampaikan penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Palangka Raya, Muhamad Nasir, menegaskan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia. Karena Pilkada langsung sebagai bagian dari amanat reformasi.
“Kami menolak segala upaya yang merampas hak politik rakyat. Pilkada melalui DPRD membuka ruang oligarki dan politik transaksional,” ucapnya di ruang rapat setempat, Rabu (4/2/2026).
Nasir meminta Bawaslu bersikap tegas dalam mengawasi kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi lokal. Dengan demikian DPRD seharusnya menjaga aspirasi rakyat, bukan mengambil alih mandat politik pemilih.
“Mandat rakyat harus tetap berada di tangan pemilih, bukan dialihkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, menyampaikan pandangan pribadi sekaligus menjelaskan posisi kelembagaan Bawaslu.
“Secara pribadi, saya setuju kepala daerah dipilih langsung. Wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi menimbulkan kemunduran demokrasi,” ujarnya.
Namun, Endrawati menegaskan Bawaslu bertugas menjalankan undang-undang yang berlaku. Meski demikian, Bawaslu tetap membuka ruang partisipasi publik.
“Kami menghargai aspirasi masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti PMII. Masukan publik penting untuk melindungi hak politik warga dan menjaga transparansi demokrasi,” pungkasnya. (San/Uni)
.){kind=link}