PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palangka Raya menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Organisasi mahasiswa itu menilai langkah tersebut menyimpang dari semangat reformasi dan mengurangi hak politik rakyat.
Menanggapi dorongan sejumlah elite politik nasional yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.
Ketua Cabang PMII Kota Palangka Raya, Muhammad Nasir, menegaskan Pilkada langsung adalah amanat reformasi. Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk mengakhiri praktik demokrasi elitis.
“Pilkada langsung adalah koreksi sejarah atas demokrasi semu sebelum reformasi. Mengembalikannya ke DPRD berarti menghidupkan kembali politik elitis yang ditolak rakyat,” tegasnya, Senin malam (19/1/2026).
PMII menilai alasan efisiensi anggaran tidak tepat. Mereka menekankan tingginya biaya Pilkada lebih disebabkan lemahnya regulasi pendanaan politik, maraknya politik uang, dan penegakan hukum yang belum optimal.
Sementara itu, Wakil Ketua II Bidang Hubungan Eksternal PC PMII Kota Palangka Raya, Husein Fakhrezi, menekankan Pilkada melalui DPRD menggeser akuntabilitas kepala daerah. Kepala daerah akan lebih bertanggung jawab pada elite partai dan fraksi DPRD daripada rakyat.
“Perubahan ini melemahkan kontrol publik dan mempersempit ruang koreksi masyarakat. Demokrasi berisiko menjadi tertutup dan transaksional,” ungkapnya.
PMII berencana menyampaikan sikap resmi kepada DPRD Provinsi Kalteng melalui audiensi dan terus mengangkat isu ini dalam diskursus publik. “Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat jauh lebih mahal bagi masa depan negara,” pungkas Husein. (San/Uni)
.){kind=link}