PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM — Polda Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Karo Rena), Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, mengadakan sosialisasi mengenai proyek perubahan dan aplikasi Betang Kebangsaan di Aula Arya Dharma Polda Kalteng. Acara yang dihadiri oleh pejabat utama, anggota Polda Kalteng, Bhabinkamtibmas, dan Kasat Binmas ini bertujuan untuk memperkenalkan inisiatif terbaru dalam upaya penyelesaian konflik sosial, khususnya sengketa lahan, melalui pendekatan kearifan lokal.
Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono menjelaskan bahwa proyek perubahan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian. “Proyek perubahan ini bertujuan untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara Polda Kalteng dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa tugas kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Kombes Pol Andreas.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam sosialisasi ini adalah aplikasi Betang Kebangsaan, yang diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi aparat kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. “Aplikasi kebangsaan ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung yang memperkuat hubungan antara masyarakat dan Polri, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lahan,” tambahnya.
Aplikasi Betang Kebangsaan sendiri diluncurkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengelola dan mencegah konflik sosial di Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan Falsafah Huma Betang, aplikasi ini dirancang untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan investasi di daerah tersebut.
Kombes Pol Andreas menekankan bahwa penggunaan Falsafah Huma Betang sebagai dasar aplikasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam penyelesaian konflik sosial. “Falsafah Huma Betang memiliki nilai-nilai luar biasa yang relevan dengan upaya menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat. Ini adalah langkah konkret Polri dalam merespons arahan Presiden untuk mentransformasi peran Polri dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh adat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran aplikasi Betang Kebangsaan. Mereka menilai bahwa aplikasi ini tidak hanya relevan untuk Kalimantan Tengah, tetapi juga bisa menjadi model penanganan konflik sosial di tingkat nasional.
“Peluncuran aplikasi ini mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai pihak, termasuk ormas dan tokoh adat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kearifan lokal melalui Falsafah Huma Betang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Andreas.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proyek perubahan serta aplikasi Betang Kebangsaan, sekaligus menyiapkan semua pihak untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Polda Kalteng optimis bahwa langkah ini akan berkontribusi pada terciptanya Kamtibmas yang damai, tentram, dan kondusif, sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Hdk
