SAMARINDA, HALODAYAK.COM — Pemerintah kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung kelangsungan dan penguatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak PKK Tahun 2025, yang berlangsung di Plenary Hall Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (8/7/2025).
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat pusat hingga desa, yang selama ini telah berperan aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, PKK bukan sekadar organisasi sosial, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berbasis keluarga.
“PKK telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penanganan isu-isu penting seperti stunting, kemiskinan, hingga mendukung akselerasi transformasi digital. Pendekatan partisipatif yang diterapkan PKK menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ribka juga mendorong agar Tim Penggerak PKK semakin memperkuat peran inklusif, terutama dalam hal inklusi sosial dan kesetaraan gender. Ia menekankan bahwa mayoritas kader PKK yang merupakan perempuan telah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.
“Oleh karena itu, PKK diharapkan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda dan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai pelatihan, kewirausahaan, serta program kepemimpinan. Semangat kolaboratif harus menjadi dasar dalam membangun bangsa yang inklusif dan setara,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa Rakernas X diselenggarakan untuk menyelaraskan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Rakernas ini juga menjadi forum penting untuk merancang rencana induk dan strategi utama PKK dalam lima tahun ke depan.
“Rakernas ini menjadi momentum krusial untuk merumuskan pedoman pelaksanaan program-program PKK yang harmonis dengan kebijakan nasional,” tutup Tri. (Uni/Vgs)
