PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPDes) Tahun 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Palace Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya dan diikuti oleh perwakilan desa dari seluruh kabupaten/kota di Kalteng.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan, yang membuka secara langsung acara tersebut, menegaskan bahwa SIAPDes merupakan bagian penting dari strategi percepatan digitalisasi pemerintahan desa. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi administrasi.
“Aplikasi SIAPDes adalah bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperluas digitalisasi hingga ke tingkat desa, sebagai kontribusi menuju terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Aryawan dalam sambutannya, Senin (21/7/2025).
SIAPDes menghadirkan dashboard digital yang mencakup berbagai buku administrasi desa sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016. Mulai dari pencatatan data kependudukan, pembangunan, hingga pengelolaan keuangan desa, kini dapat dilakukan secara terintegrasi dan real-time.
Yang menjadi nilai tambah, SIAPDes juga telah terintegrasi dengan data kependudukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalteng. Integrasi ini memungkinkan pelayanan publik di desa berjalan lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang valid.
Bimtek ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov Kalteng dalam mempersiapkan desa menghadapi era transformasi digital dan pemerintahan berbasis data. Para peserta mendapatkan pelatihan teknis terkait operasional aplikasi serta pemanfaatan fitur-fitur SIAPDes sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Lebih dari sekadar alat administrasi, SIAPDes diharapkan mampu menjadi instrumen pemetaan potensi desa secara lebih tepat dan terarah, guna mendukung pembangunan berbasis data.
“Dengan semangat ‘dari desa untuk Indonesia’, mari kita gerakkan pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan inklusif menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Aryawan. (Uni/Vgs)
