HALODAYAK.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mempercepat verifikasi lanjutan kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota se-Sumatra. Langkah ini dilakukan sebagai bagian penting dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana. Karena itu, Kemendagri kini memegang peran sentral dalam memastikan pemulihan daerah berjalan terukur dan tepat sasaran.
52 Kepala Daerah Sampaikan Laporan Langsung
Untuk itu, Tito memimpin Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana Wilayah Sumatra secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Dalam rapat tersebut, sebanyak 52 kepala daerah dan pejabat terkait melaporkan kondisi terkini wilayah masing-masing. Selain melaporkan jalannya pemerintahan, mereka juga memaparkan data kerusakan infrastruktur pendidikan, kondisi akses jalan, serta perkembangan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kelompokkan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemulihan
Selanjutnya, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat terus bekerja keras dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah mengelompokkan kondisi daerah pascabencana ke dalam tiga kategori utama.
“Kita cek daerah mana yang sudah mendekati normal dan mana yang belum. Daerah yang belum normal tentu akan kita beri perhatian lebih dan kita tangani secara serius,” ujar Tito.
Di sisi lain, daerah yang sudah mendekati normal tetap mendapatkan pendampingan agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
Lima Indikator Jadi Tolok Ukur Normalitas
Sejalan dengan itu, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan lima indikator untuk mengukur tingkat normalitas suatu daerah pascabencana. Pertama, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, berjalannya layanan publik. Ketiga, akses jalan yang bisa dilalui masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menilai geliat perekonomian masyarakat serta fungsi rumah ibadah. Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat menentukan kondisi riil masyarakat di setiap daerah.
Karena itu, Tito menilai penetapan indikator menjadi langkah penting dalam menyusun strategi pemulihan yang tepat.
Data Jadi Dasar Penentuan Fokus Satgas
Sementara itu, seluruh data hasil verifikasi akan Tito sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait pada rapat lanjutan di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut rencananya akan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
Dengan berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara objektif. Oleh sebab itu, Satgas akan memfokuskan kekuatan pada daerah yang masih membutuhkan penanganan maksimal.
“Kita benar-benar bekerja berbasis data. Dari sini kita tentukan daerah mana yang hanya perlu dipoles dan daerah mana yang harus kita tangani dengan seluruh kekuatan,” pungkas Tito. Uni
