PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) berdampak. Pasalnya, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Sugiyarto menyebut penyesuaian TPP tidak hanya dirasakan mitra kerja Komisi III. Dampak tersebut juga dirasakan OPD lintas sektor akibat menurunnya kemampuan fiskal daerah.
“Bukan hanya mitra Komisi III. Hampir semua komisi dan mitra lainnya juga terdampak,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, penurunan kemampuan fiskal berkaitan dengan berkurangnya transfer ke daerah. Penurunan tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan komponen lain seperti BHD yang nilainya turun hampir 50 persen dibandingkan 2024.
“Kondisi ini berdampak pada seluruh OPD. Penyesuaian harus dilakukan karena kemampuan keuangan daerah menurun,” jelasnya.
Meski demikian, Sugiyarto mendorong OPD agar tetap proaktif menyerap program pemerintah pusat yang langsung menyasar daerah.
“Kami meminta OPD menjemput program-program dari pemerintah pusat yang langsung ke daerah. Kemudian saya berharap langkah tersebut dapat menjaga pelayanan publik, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (Uni/Red)
){kind=link}