CANBERRA, HALODAYAK.COM – Dukungan internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak asasi manusia kembali menunjukkan penguatan. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Canberra pada Rabu (3/12/2025), Australia melalui Special Envoy for International Human Rights, Hon. Mark Dreyfus KC, menyampaikan dukungan penuh jika Indonesia mengajukan diri untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto, Duta Besar RI untuk Australia, Siswo Pramono, Staf Khusus Menkumham, Stanislaus Wena, serta sejumlah pejabat Kemenkumham dan staf KBRI Canberra. Dari pihak Australia hadir perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang membidangi kawasan Asia Tenggara serta isu HAM.
Acara dimulai dengan ungkapan belasungkawa dari Dreyfus atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Australia, khususnya pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese baru-baru ini.
“Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan PM Albanese harus ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret, khususnya dalam pemajuan hak asasi manusia,” ujar Dreyfus kepada Wamen HAM Mugiyanto seperti dikutip dari KBRI Canberra.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen HAM memaparkan peran strategis Kementerian HAM sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan agenda HAM sesuai Astacita, terutama poin pertama yang menekankan penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Mugiyanto menjelaskan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari peningkatan pemahaman HAM bagi aparatur negara hingga sektor usaha. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh instrumen HAM internasional dan tengah menyiapkan langkah untuk meratifikasi OPCAT sebagai komitmen pencegahan penyiksaan.
Selain itu, pemerintah Indonesia sedang merumuskan revisi Undang-Undang HAM yang telah berusia lebih dari dua dekade agar sejalan dengan perkembangan isu HAM global. Di tingkat regional, Indonesia memprakarsai pembentukan Asia Pacific Human Rights Ministerial Forum untuk membangun dialog kawasan, sekaligus mengajak parlemen Australia untuk turut berpartisipasi.
Menanggapi paparan tersebut, Dreyfus memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai langkah Indonesia.
“Kami sangat mendukung inisiatif Forum Asia Pacific Human Rights Ministerial dan kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah. Australia juga siap mendukung apabila Indonesia mengajukan diri menjadi Ketua Dewan HAM PBB,” tegas Dreyfus.
Ia pun mengakui bahwa Indonesia telah meratifikasi lebih banyak instrumen HAM dibanding Australia, yang hingga kini belum memiliki Undang-Undang HAM nasional. Dreyfus menyambut baik rencana penyelenggaraan Human Rights Dialogue antara kedua negara, mengingat kedua negara menghadapi tantangan HAM yang saling beririsan.
Pertemuan ini menandai semakin eratnya kerja sama Indonesia–Australia di bidang HAM sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kiprah diplomasi HAM di kancah internasional. (Uni/Vgs)
