PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dan menunjukkan komitmen yang serius dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan evaluasi bukanlah sekadar formalitas tahunan, melainkan harus menjadi sarana koordinasi lintas sektor yang melahirkan solusi konkret dan dapat diterapkan.
“Evaluasi ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin. Saya ingin rekomendasi yang lahir dari sini bisa benar-benar diimplementasikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” tegas Edy, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah, belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa komitmen Pemprov Kalteng sudah terlihat melalui pembentukan TPPS berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023. Tim ini berperan sebagai ujung tombak dalam percepatan penurunan angka stunting, dengan target penurunan prevalensi menjadi 20,6 persen pada tahun 2025. Target ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Edy juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah yang menjadi bagian dari TPPS agar berpartisipasi secara maksimal dalam proses evaluasi. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan menyajikan data serta informasi yang akurat dan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang ditunjuk sebagai lokasi uji petik dalam pelaksanaan evaluasi.
“Tanpa data yang valid dan koordinasi yang terarah, langkah-langkah penurunan stunting bisa terhambat. Oleh karena itu, saya meminta agar semua pihak bersungguh-sungguh,” kata Edy menegaskan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, Ilham Nurhidayat, memaparkan arah dan fokus dari proses evaluasi ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kesempatan strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program percepatan penanggulangan stunting tahun 2025.
“Evaluasi ini tidak hanya bertujuan mengukur hasil capaian, tetapi juga menjadi dasar dalam memperbaiki tata kelola serta memperkuat peran masing-masing sektor. Kunci keberhasilan terletak pada sinergi dan konsistensi antarinstansi,” pungkas Ilham. (Uni/Vgs)
