PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menyampaikan keprihatinannya terkait belum maksimalnya kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, potensi yang besar dari sektor mineral dan batubara (Minerba) masih belum digarap sepenuhnya.
Edy mengungkapkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp3 triliun. Namun, realisasi saat ini baru berada di angka Rp1,2 triliun.
“Dari potensi tiga triliun, baru sekitar satu koma dua triliun yang masuk. Ini menunjukkan masih ada potensi pendapatan yang belum tergarap atau mengalami kebocoran,” ujar Edy.
Ia menambahkan, terdapat beberapa objek pajak yang semestinya bisa dioptimalkan pemungutannya, seperti Pajak BBM, BBNKB (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Bea Balik Nama, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, serta Pajak Air Permukaan. Namun, salah satu tantangan utama adalah praktik sebagian perusahaan tambang yang memilih memasok bahan bakar dari luar daerah, meskipun Kalteng telah memiliki depo BBM yang memadai.
“Kita sudah punya depo-depo BBM. Tapi kenyataannya, banyak perusahaan tambang yang lebih memilih mengambil BBM dari laut menggunakan topang, langsung dikirim ke pabrik mereka. Ini yang menjadi keprihatinan kita,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Edy menyinggung perusahaan seperti Wimar yang masih menggunakan pasokan minyak dari luar wilayah, padahal depo-depo seperti di Pulau Peso dan Pantalan telah siap untuk melayani distribusi. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti pentingnya penataan infrastruktur distribusi dan perizinan secara lebih baik.
Tak hanya soal pajak dan distribusi energi, Pemprov Kalteng juga mulai memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk. Salah satu syarat yang diberlakukan adalah mewajibkan investor menyimpan dana mengendap di Bank Kalteng. Namun, masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut secara jujur.
“Bahkan ada yang mengklaim sudah menanam modal sebesar satu miliar rupiah di Bank Kalteng, tapi setelah kami periksa, ternyata dana yang masuk hanya satu juta rupiah, dan bukti setoran pun tidak bisa dipertanggungjawabkan,” beber Edy.
Ia juga menyoroti penggunaan alat berat dan kendaraan operasional dari luar daerah dalam aktivitas pertambangan dan pertanian di Kalteng. Kendaraan tersebut mayoritas berpelat luar, yang menyebabkan potensi pajak mengalir ke daerah lain.
“Contohnya alat berat di sektor pertanian, banyak yang berasal dari luar daerah. Plat-nya ada yang dari Banjar, misalnya. Ini harus kita perhatikan serius. Bisa jadi, layanan Samsat kita juga perlu dibenahi agar lebih cepat, murah, dan efisien,” tutupnya. (Uni/Vgs)
