PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, menegaskan komitmen DPRD untuk terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah Kalteng. Tujuannya jelas: mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan.
“Perlu adanya strategi khusus untuk mengurangi kesenjangan ini. Tanpa strategi dan langkah konkret, ketimpangan pendidikan tidak akan pernah teratasi,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).
Riska menilai, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya menjadi wacana atau sekadar bagian dari program seremonial. Perlu aksi nyata yang menyasar tiga aspek utama: akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh pelosok daerah.
“DPRD Kalteng telah menetapkan sektor pendidikan sebagai agenda prioritas. Ini bukan sekadar soal membuat regulasi, tetapi juga menyangkut keberpihakan nyata terhadap masa depan generasi muda Kalteng,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan agar setiap kebijakan dan program benar-benar menyentuh persoalan mendasar yang terjadi di lapangan.
“Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius, terutama bagi wilayah yang hingga kini masih tertinggal dalam hal akses maupun fasilitas pendidikan,” jelas politisi muda tersebut.
Selain itu, Riska juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi guru yang berkualitas hingga ke daerah-daerah terpencil. Ia menilai, dukungan seperti pelatihan berkelanjutan, pemberian insentif, serta penyediaan fasilitas yang layak sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja para tenaga pendidik.
“Saya berharap, sinergi lintas sektor ini benar-benar bisa menghadirkan perubahan sistemik dalam dunia pendidikan Kalteng. Bukan sekadar program jangka pendek, tapi transformasi menyeluruh,” ungkapnya.
Menurut Riska, setiap anak di Kalimantan Tengah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang di mana mereka tinggal. Baginya, pemerataan pendidikan bukan hanya soal pembangunan sektor formal, tetapi juga merupakan bentuk keadilan sosial dan investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah.
“Ini soal keadilan dan masa depan Kalteng. Kita tidak bisa menunda lagi,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
