JAKARTA, HALODAYAK.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Karena berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Hamka, menegaskan bahwa esensi program MBG tidak bermasalah. Menurutnya, program ini merupakan gagasan besar yang sangat baik untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, ia menilai pola pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara efektif dan efisien.
“Bagi saya, kita harus memahami bahwa yang menjadi persoalan bukan program MBG, melainkan pelaksanaannya yang belum efektif dan efisien. Program MBG sangat bagus dan sangat membantu. Yang perlu kita perbaiki hanyalah cara pelaksanaannya,” ujar Rahmat Nasution Hamka dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Rahmat menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sering menerapkan formula pelaksanaan yang sama di seluruh wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.
Menurut Rahmat, pengelola perlu memodifikasi pola eksekusi program MBG agar program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Ia menyarankan agar pengelola melibatkan ekosistem lokal yang sudah berkembang di desa-desa.
“Pola pelaksanaannya bisa dimodifikasi dengan berbagai cara yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Misalnya, mengaktifkan kantin sekolah, melibatkan ibu-ibu PKK, karang taruna di desa-desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa aturan yang seragam dari pusat sering kali menyulitkan daerah dengan karakteristik yang berbeda.
“Menurut kami, pengelola kerap menerapkan pola yang sama di seluruh Indonesia. Padahal, setiap daerah memiliki potensi lokal yang bisa menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat,” ujarnya.
Rahmat, yang juga menjabat sebagai Ketua KADIN Kalteng, menjelaskan bahwa setiap desa memiliki potensi pangan yang berbeda. Jika pemerintah memaksakan standar bahan baku yang sama secara nasional, biaya pelaksanaan akan meningkat dan efisiensi akan menurun.
Sebagai contoh, wilayah pesisir memiliki hasil laut yang melimpah, sedangkan wilayah desa atau pegunungan menghasilkan banyak sayur-mayur. Menurutnya, pemerintah seharusnya memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.
“Banyak sumber daya yang tersedia di lapangan, terutama di desa-desa. Nelayan, misalnya, tidak perlu membeli ikan dengan harga mahal karena mereka sudah memiliki akses langsung terhadap hasil laut. Begitu pula masyarakat desa yang memiliki sayur-mayur lokal. Dengan begitu, pelaksana program dapat menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing daerah,” jelasnya.
Rahmat berharap BGN memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk berinovasi dalam menjalankan program tersebut.
“Dengan demikian, program MBG sebagai gagasan besar untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan, stunting, dan gizi masyarakat dapat mencapai tujuannya secara optimal. Namun, pelaksanaannya harus lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi daerah. Jadi, jangan semuanya diseragamkan,” pungkasnya.(Red)
.){kind=link}