PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menerima anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) atau royalti pengelolaan batu bara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyampaikan, anggaran dari DBH SDA tersebut baru saja dikirimkan oleh pemerintah pusat, tepatnya pada 31 Desember 2023. Namun sayangnya, keterlambatan pengiriman DBH SDA tersebut membuat anggaran tersebut menjadi SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) di tahun 2024.
“SILPA tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan penyediaan listrik untuk 200 desa yang belum berlistrik di Kalteng. Sehingga Penggunaannya nanti kita lihat petunjuk teknisnya seperti apa. Sampai saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis itu. Apakah bisa nanti untuk membantu pembangunan kelistrikan di 200 desa belum berlistrik kemarin,” jelasnya, di Palangka Raya, Jumat (19/1/2024).
Wagub menyebutkan, terdapat dua alternatif realisasi penggunaan SILPA dari DBH SDA tersebut, yaitu melalui APBD perubahan atau sebelum APBD perubahan. Hal tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun yang pasti, SILPA dari DBH SDA ini dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kalteng.
Penggunaan dana DBH SDA ini sangat penting untuk mendorong pembangunan di Kalteng, terutama untuk penyediaan listrik dengan mengatasi daerah-daerah yang belum memiliki akses listrik. Selain itu, anggaran dari DBH SDA dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Walaupun demikian, kita tunggu petunjuk teknis dan upaya terbaik dari pemerintah Kalteng dalam memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Uni/Vgs)
