PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia, dan berbagai organisasi masyarakat Dayak di Kalimantan menyampaikan pernyataan atas tidak diakomodirnya putra-putri Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Pasal pentingnya keterwakilan tokoh Dayak di kabinet, mengingat Kalimantan, sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Ketua MADN Mikael Pai menyoroti, beberapa poin penting terkait sikap mereka. Pertama, perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat peran masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional.
“Sebagai tuan rumah Ibu Kota yang baru, masyarakat Dayak berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029,” kata Mikael dalam rilisnya pada Jumat (18/10/2024).
Kedua, Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil pendapatan terbesar bagi negara. Namun, kontribusi besar ini belum diimbangi dengan keterwakilan putra-putri Dayak di pemerintahan, terutama di tingkat nasional.
Ketiga, bangsa Dayak memiliki banyak individu berprestasi dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan pusat.
Keempat, Mikael menyoroti bahwa pada pemilu lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat, dengan lebih dari 60 persen suara memilih pasangan Prabowo-Gibran.
“Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan keterwakilan bagi putra-putri Dayak,” tegasnya.
Kelima, sejak kemerdekaan Indonesia, belum ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.
“Oleh karena itu, perlu diperbaiki, terutama karena banyak tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman” ujarnya.
MADN mengusulkan beberapa nama tokoh Dayak yang dinilai layak untuk mengisi jabatan menteri, seperti Marthin Billa, Rahmat Nasution Hamka, Syaharie Jaang, dan Tamunan Kiting.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keadilan dan keseimbangan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” pungkas Mikael Pai. (Uni/Vgs)
