Jakarta, halodayak.com – Kebocoran data pribadi mewarnai ruang digital Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya ada tiga kasus besar kebocoran data pribadi dalam sebulan terakhir ini. Ketiga kasus tersebut adalah data pelanggan SIM card prabayar, data pelanggan Indihome, dan data pelanggan PLN.
Selanjutnya secara bergiliran data pribadi sejumlah pejabat negara juga beredar di ruang publik, di antaranya Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar.
Peretas ini melakukan doxing atau menyebarkan informasi pribadi, seperti nama, nomor telepon, pekerjaan, nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), hingga ID vaksin.
Orang yang bertanggung jawab di balik peretas atau hacker itu adalah Bjorka. Melalui grup Telegram, Bjorka mengeklaim telah meretas data pribadi pejabat negara, termasuk surat-menyurat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan surat dari Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka juga mengeklaim sebagai dalang peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM card.
Klaim dari Bjorka tersebut diunggah oleh salah satu akun Twitter “DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence” yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter.
Merespons hal itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada presiden dengan membentuk tim khusus. Hal ini diutarakan Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Senin (12/9/2022).
“Di rapat dibicarakan bahwa ada data yang beredar oleh salah satunya Bjorka, tetapi data itu setelah ditelaah adalah data yang sudah umum, bukan data spesifik dan bukan data yang ter-update sekarang. Sebagian (adalah) data lama untuk saat ini,” kata
Menkominfo Johnny Plate seusai menghadiri rapat tersebut.
Tim khusus terdiri dari kementerian/lembaga, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenkominfo, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Mereka akan berkoordinasi untuk menelaah masalah ini secara mendalam. Pemerintah juga akan membentuk tim respons darurat (emergency response team) untuk melakukan asesmen dalam rangka menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, Johnny Plate juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam menghadapi bahaya dalam ruang digital.
Menkominfo Johnny Plate juga mengingatkan para penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat untuk tidak lengah dan tetap berhati-hati terhadap serangan siber. Pasalnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar pemerintah, juga PSE lingkup privat yang banyak mengelola data pribadi milik masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk menjaga NIK masing-masing dan sering mengganti kata sandi atau password platform digital pada semua perangkat. “Harus ada tanggung jawabnya. Jaga NIK kita sendiri,” ucap Johnny.
Pelanggaran Administratif dan Pidana
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan juga meminta semua pihak bahu-membahu menjaga data pribadi masyarakat dari potensi serangan siber. Menurutnya, ada dua pelanggaran yang dilakukan peretas, yakni pelanggaran administratif dan tindak pidana, meski sebagian kalangan menilai pembocor data pribadi adalah “pahlawan”.
“Setiap instansi perlu menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Itulah yang sedang kita lakukan dan memastikan agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Senada dengannya, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengakui adanya kebocoran data, tetapi dipastikan tidak ada sistem elektronik yang terganggu akibat serangan hacker beridentitas Bjorka tersebut.
“Sekarang mau saya tanya ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Makanya, masyarakat kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang,” katanya. (iz)
