PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dipimpin Wakil Mendagri Jhon Wempi Wetipo. Rakor itu diikuti secara virtual dari Aula Jayang Tingang kompleks kantor Gubernur Kalteng, Senin (2/1/2023).
Dalam rakor itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, setelah hampir tiga tahun ditetapkannya pandemi COVID-19, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Penghentian kebijakan PPKM itu, jelas Luhut, dilakukan dengan berbagai pertimbangan di antaranya situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat.
“Penghentian kebijakan PPKM ini dilakukan sudah dipertimbangkan. Tetapi monitoring terhadap kasus COVID-19 dan mendorong pelaksanaan vaksinasi booster tetap dilakukan agar pemulihan ekonomi Indonesia tetap berjalan lebih baik,” ujarnya.
Sementara Wakil Mendagri Jhon Wempi Wetipo menekankan bahwa pencabutan PPKM ini bukan berarti pandemi sudah berakhir. Ia menegaskan, penetapan pandemi berakhirnya pandemi hanya dilakukan oleh World Health Organization (WHO).
“Masyarakat harus tetap waspada, dan kesadaran dalam menghadapi COVID-19 harus tetap dijalankan, protokol kesehatan dan vaksinasi tetap dijalankan,” tegasnya.
Usai Rakor, Sekda Nuryakin menyampaikan hal senada. Ia menyatakan bahwa pencabutan PPKM ini bukan berarti darurat COVID-19 yang ditiadakan, tetapi hanya pencabutan pembatasan pergerakan masyarakat yang dicabut.
“Orang yang berkerumun dan melakukan aktivitas tidak lagi dibatasi, tetapi protokol kesehatannya tetap berjalan,” ujarnya. (mjf)
